SENARAI

Abstrak

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) mulai menapaki tahun kedua perjalanannya sebagai institusi pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan. 1 Juli 2022, BSILHK berusia satu tahun. Dalam satu tahun perjalanannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya, menilai BSILHK telah “one the right track”. Fokus bekerja pada agenda nasional Undang-Undang Cipta Kerja, FOLU Carbon Net Sink 2030, Ibu Kota Negara Baru, dan Ekonomi Sirkular, serta mendukung prioritas program KLHK. Masa transisi segera selesai dan segera mengambil kecepatan penuh dan tumbuh.

Menapaki awal tahun kedua, BSILHK mengambil langkah dengan memperkuat kolaborasi. Beberapa diantaranya melakukan refleksi pengelolaan lingkungan hidup dan mengoordinasikan program bersama dengan perguruan tinggi dan akademisi sebagai tindak lanjut pertemuan Stockholm+50. Kolaborasi juga dijalin BSILHK dalam mendorong pertumbuhan investasi melalui multiusaha kehutanan sebagai transformasi pengelolaan hutan pasca terbitnya UU Cipta Kerja.
Apa yang dicapai dalam pertemuan Stockholm+50, dan yang ditawarkannya ke depan serta bagaimana peran Indonesia dan Stockholm+50 dikupas dalam rubrik “Fokus Kebijakan” Majalah Standar: Better Standar Better Living Vol. 1 No. 4, Juli 2022. Rubrik ini juga mengupas tentang kebijakan pengelolaan hutan kayu di Indonesia mulai dari masa pra kolonial, Indonesia merdeka serta masa restorasi pengelolaan hutan modern.

Bagaimana Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), sebagai tempat bernaung para pelaku usaha pemegang izin pemanfaatan hutan menyikapi kebijakan multiusaha kehutanan ? Untuk membahasnya, Majalah Standar menghadirkan, Sekretaris Jenderal APHI dalam rubrik “Tokoh”.

Pada edisi kali ini, rubrik “Standardisasi”, menyajikan standar-standar yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing dan penerimaan pasar dalam multiusaha kehutanan, yaitu Standar Pengawetan Kayu, Standar HHBK Kemenyan dan Madu, serta Standar Pariwisata Alam.

Beberapa opini sayang untuk dilewatkan. Opini bagaimana upaya membumikan standardisasi lewat media sosial, serta opini tentang hilangnya kode etik dalam penilaian Adiwiyata. Dibahas juga kegiatan Kongres Kehutanan Indonesia ke-VII yang membahas tentang potensi usaha kehutanan.

Menepis Tudingan Bahaya Pabrik “Racun” Limbah B3 menjadi cerita menarik dari tapak. Persoalan di tingkat tapak tentang usaha/kegiatan yang berdampak pada lingkungan menjadi concern BSILHK.

Mandat telah diemban oleh BSILHK sebagai tapis pertama dalam pengendalian dampak usaha/kegiatan dan pemanfaatan ruang Kementerian LHK. Tapis kedua adalah pemberi ijin (unit kerja eselon I KLHK), dan tapis ketiga adalah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Untuk mencapai keberhasilan, kolaborasi dan kerjasama menjadi kuncinya. Sebagaimana kata-kata bijak bahwa "Bersama-sama adalah awal; menjaga kebersamaan adalah kemajuan; bekerja sama adalah sukses (Henry Ford).

Selamat membaca,

Salam
Redaksi