SENARAI

Abstrak

Mengawali kerja dengan kecepatan penuh setelah masa transisi, BSILHK melakukan penguatan kerja-kerja standardisasi. Sebagai unit service function KLHK, kerja-kerja BSILHK dilakukan dengan menyelaraskan arah kerja unit line function-atau direktorat teknis di KLHK. Kerja-kerja BSILHK juga dilakukan untuk menyelesaikan tantangan-tangangan bidang LHK baik dalam tataran nasional maupun global. Penguatan kerja-kerja standardisasi ini tidak hanya untuk mendukung kinerja KLHK namun juga untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia.

Dalam hal peningkatan daya saing nasional dan investasi termasuk dalam sektor kehutanan, pemerintah telah memberi kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha melalui UU Cipta Kerja dan regulasi-regulasi turunanya. Dukungan instrumen layanan perizinan berusaha yang memadai menjadi penting untuk mengimplementasikan regulasi-regulasi tersebut. Salah satunya melalui penyediaan standar pencegahan dan pengendalian dampak atau risiko atas usaha dan/atau kegiatan dalam sistem informasi dokumen lingkungan.

Bagaimana perizinan dan standar menjadi penting bagi jalannya kegiatan berusaha, khususnya dalam pemanfaatan hutan yang tetap memikirkan dampak ekologinya? Hal tersebut dapat disimak dalam Fokus Kebijakan Majalah Standar Vol. 2 No. 2 Tahun 2023 yang mengambil topik utama tentang Pemanfaatan Hutan.

Sebagaimana diketahui bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui mekanisme Perhutanan Sosial. Untuk mengetahui lebih jauh terkait Standardisasi dan Perhutanan Sosial, Tim Redaksi Majalah telah melakukan wawancara dengan Dr. Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Artikel-artikel lainya terkait standarisasi dan pengendalian-pengendalian lingkungan dalam perizinan berusaha pemanfaatan hutan dapat disimak baik dalam Rubrik Standardisasi, Rubrik Ide dan Opini maupun Rubrik Cerita Tapak. Diantara adalah Standardisasi Pemanfaatan Hutan Desa; Standar Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Standar Pemanfaatan kawasan hutan, kawal kepastian usaha dan kelestarian alam; Media sosial dalam percepatan perizinan berusaha pemanfaatan hutan; Transformasi standar pengelolaan hutan, dll.

Bahwasanya dengan penguatan-penguatan standar, proses perizinan berusaha akan cepat dan pemanfaatan hutan akan tepat.

Selamat membaca,
Salam
Redaksi